AYO AWASI COKLIT PDP TAHUN 2018

Tahapan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan startegis bagi terselenggaranya Pemlihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih menentukan bagi tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, Kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil penyususnan daftar pemilh bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Hari ini tanggal 20 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan adanya Gerakan Coklit Serentak, Seluruh personel KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS akan turun bersama PPDP untuk mencoklit minal 5 rumah di wilayah kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Senada dengan apa yang di gerakkan oleh KPU, Bawaslu juga melakukan Gerakan Ayo Awasi Coklit untuk melakukan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan agar proses pemutakhiran data pemilih ini berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh KPU.

Untuk Kabupaten Grobogan, diperkirakan Sebanyak 3643 Personil akan bergeraka pada kegiatan Coklit 2018 ini. Ribuan personil tersebut terdiri atas petugas dari KPU dan rekan-rekan dari Panwaslu, Mulai dari Personil Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan PPKD di masing-masing desa se-Kabupaten Grobogan.

KPU KAB. GROBOGAN :

• Jumlah Personil KPU Kab.Grobogan 5 orang
• Jumlah PPK 5 org X 19 kec = 95 orang
• Jumlah PPS 3 org x 280 Desa/Kelurahan = 840 orang
• Jumlah PPDP = 2363 org
• Total dari KPU = 3303 personil yang turun bersamaan

PANWASLU KAB. GROBOGAN

• 3 personil PANWASLUKAB
• 3 personil PANWASCAM x 19 Kec = 57 personil
• 1 PPL X 280 desa = 280 personil
• Total dari Panwaslu = 340 personil yang turun bersamaan

Dari analisa ilustrasi diatas maka sebanyak 3643 personil ( 3303 personil KPU ditambah 340 personil Panwaslu ) akan turun bersamaan dalam gerakan coklit tahun 2018 di Kabupaten Grobogan.

Mari awasi proses pelaksanaan Coklit ini agar menghasilkan Data Pemilih yang valid sehingga tidak akan menggangu jalanya tahapan proses selanjutnya dan menjadi salah satu indikator jalan suksesnya Pemilihan Kepada Daerah dan Pemilu Tahun 2019.

#Ayo Awasi Coklit

#Salam Awas

Baca Selengkapnya

PENGAWASAN TERHADAP PROSES MUTARLIH

Pemutakhiran Daftar Pemilih yang kemudian disingkat Mutarlih merupakan bagian dari tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada. Agar berlangsungnya proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan maka perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan dan seterusnya.

Pengawasan terhadap Mutarlih ini di perlukan untuk memastikan beberapa hal yaitu :

• Agar setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih;
• Penyerahan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah ke KPU;
• Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan menggunakan DP4 dan DPT Pemilu terakhir;
• Adanya proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir;
• Daftar Pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS;
• Daftar Pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi DPS;
• Penetapan dan pengumuman DPT;
• Pendaftaran Pemilih tambahan 

Sekian, Terimakasih

Baca Selengkapnya

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN

Undang-undang telah mengatur kaitanya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslucam. Hal tersebut dapat kita lihat pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Pemilu ) :

Tugas Panwaslu Kecamatan (Pasal 105)

Panwaslu Kecamatan bertugas :

• Melakukan pencegahan dan penindalran di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas :

1. Mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahdaerah terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

• Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pelaksanaan kampanye;
3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

• Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
• Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
• Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :

1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

• Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
• Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Kecamatan (Pasal 106)

Panwaslu Kecamatan berwenang :

• Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
• Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
• Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
• Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Meminta batran keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
• Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
• Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Kecamatan (Pasal 107)

Panwaslu Kecamatan berkewajiban :

• Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hrgas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
• Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
• Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
• Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekian dan Terimakasih

Baca Selengkapnya

MARS PENGAWAS PEMILU

MARS PENGAWAS PEMILU

Cipt: Gunawan Suswantoro

( Sekjen Bawaslu RI )

Kami Pengawas Pemilihan Umum

Mengabdi Tuk Negara dan Berjiwa Pancasila

Bertugas Tuk Mengawal Demokrasi Bangsa

Indonesia

Berdasar Undang-Undang Kami Pun Berdiri

Wujudkan Harapan Reformasi

Kobaran S’mangat Kami Tak Akan Berhenti

Ayo Awasi !

Jujur Adil Mandiri, Berintegritas Tinggi

Menjaga Hak Pilih Di Seluruh Negri

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Demokrasi Maju

Pengawas Pemilu, Tonggak Demokrasi Bangsa

Bersama Badan Pengawas Pemilu

Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Pengawas Pemilu, Tonggak Demokrasi Bangsa

Bersama Badan Pengawas Pemilu

Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Kita Tegakkan Keadilan Pemilu

Baca Selengkapnya